Jakarta, 28 Agustus 2025. Radar Pantura – Di tengah kesungguhan Presiden Republik Indonesia mempercepat agenda kesejahteraan rakyat melalui program ketahanan pangan, hilirisasi industri, serta pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, bangsa ini masih harus menghadapi kenyataan pahit: banyak aparatur negara, anggota legislatif, bahkan menteri di jajaran kabinet terseret kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Kasus-kasus tersebut menjadi bukti nyata bahwa krisis integritas tidak hanya terjadi di tingkat legislatif, tetapi juga di eksekutif. Situasi ini meruntuhkan kepercayaan publik sekaligus mencoreng marwah pemerintahan. Menteri atau pejabat negara yang terbukti terlibat korupsi, tegas Arip, sudah seharusnya segera dipecat dan dikeluarkan agar roda pemerintahan tidak dipimpin oleh figur yang mencederai amanah rakyat.
Lebih ironis lagi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya menjadi representasi rakyat justru menuai sorotan publik karena membahas tunjangan rumah serta fasilitas lain dengan nilai fantastis yang tidak rasional. Hal ini sangat kontras dengan kondisi masyarakat yang masih berjuang menghadapi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, hingga krisis harga bahan pokok. Tidak sedikit pula anggota DPR yang dari segi kapabilitas masih jauh dari standar sebagai wakil rakyat.
Arip menegaskan, partai politik memikul tanggung jawab besar dalam memastikan kader yang duduk di kursi DPR maupun jabatan publik benar-benar berintegritas dan berkapabilitas. Partai politik harus berani mengganti dan menyingkirkan kader yang tidak kompeten, tidak berintegritas, atau menyalahgunakan jabatan.
Dalam kerangka demokrasi yang sehat, transparansi publik wajib diperkuat. Rakyat berhak mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan, bagaimana proses legislasi dijalankan, serta bagaimana pejabat publik mempertanggungjawabkan mandatnya. Tanpa transparansi, akuntabilitas akan melemah dan krisis kepercayaan akan semakin dalam.
Oleh karena itu, Arip Muztabasani menekankan sejumlah langkah penting:
Memecat menteri atau pejabat negara yang terlibat korupsi, sebagai wujud ketegasan dan konsistensi pemerintahan.
Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggota DPR RI dan mengganti mereka yang tidak memiliki kapabilitas maupun sensitivitas sosial.
Menuntut partai politik untuk bersikap tegas terhadap kader yang tidak berintegritas, serta memperkuat rekrutmen berbasis kualitas dan moralitas.
Memperluas transparansi publik agar kebijakan dan anggaran negara benar-benar berpihak pada rakyat.
Menguatkan kontrol sosial masyarakat sipil sehingga jalannya pemerintahan selalu dalam pengawasan rakyat.
“Demokrasi yang bermartabat hanya bisa terwujud dengan integritas, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat. Bangsa ini tidak boleh dibiarkan dipimpin oleh figur yang korup, tidak berkapasitas, atau hanya mementingkan kelompoknya. Indonesia yang adil dan sejahtera hanya akan lahir jika keberanian untuk membersihkan pemerintahan dari mereka yang tidak layak benar-benar diwujudkan,” tegas Arip.
