Bangkalan, Radar Pantura – Pernyataan tegas Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, terkait penangkapan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang tertangkap basah mengonsumsi sabu di Kecamatan Modung, kini memantik reaksi keras dari LSM Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis (PAKIS). Pernyataan Bupati yang akan menindak keras bahkan memberhentikan secara tidak hormat para pelaku, ditanggapi sinis oleh Ketua Umum PAKIS, Abdurahman Tohir.
Menurut Abdurahman Tohir, sikap Bupati yang akan langsung memecat para ASN pemakai narkoba adalah tindakan yang semena-mena. "Kami menolak dan menentang hal tersebut. Mereka yang terciduk oleh APH itu hanya bagian ASN yang lagi sial saja. Mereka hanya korban," papar Abdurahman, Minggu (10/8/2025). Ia berpendapat bahwa ASN yang harus dipecat adalah mereka yang terbukti sebagai pengedar, bukan hanya pemakai. Baginya, pemecatan bagi pemakai hanya boleh dilakukan jika pelanggaran disiplin terjadi lebih dari satu kali.
Sebagai bentuk penolakan, Abdurahman Tohir melayangkan tantangan terbuka kepada Bupati Lukman Hakim. "Jika pemakai itu mau diberhentikan, kami tantang Pak Bupati untuk melakukan tes narkoba mulai tes urine atau rambut dari mulai ASN ataupun pejabat penyelenggara negara secara objektif, efisien, transparan, profesional, dan terbuka," pinta Abdurahman.
PAKIS menilai, pemakai narkoba memang berbahaya, tetapi yang jauh lebih merugikan rakyat adalah pengedar, koruptor, dan pelaku pungli di jajaran Pemkab Bangkalan. Oleh karena itu, Abdurahman meminta Bupati untuk tidak hanya fokus pada "korban", melainkan juga memburu pelaku kejahatan yang lebih besar.
Ia juga mengusulkan solusi yang berbeda. Alih-alih dipecat, para ASN pemakai narkoba sebaiknya direhabilitasi agar bisa berhenti dan kembali produktif. Tantangan tes urine pun diperluas tidak hanya untuk ASN, tetapi juga untuk seluruh pejabat tinggi termasuk para anggota DPRD. "Jangan hanya bawahan saja yang selalu menjadi korban, tetapi pimpinannya juga harus diperiksa," pungkasnya, menunjukkan ketidakpuasan terhadap standar ganda yang diduga diterapkan.
(Red/Mzl)
Editor: Adytia Damar
